Foto: Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian didampingi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kanan) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar (kiri) dalam rapat kerja.
RADARSEMARANG.ID, Semarang – Kementerian Dalam Negeri meminta lembaga negara segera mengeksekusi anggaran belanja. Hal tersebut sebagai langkah mempertahankan ekonomi Indonesia ditengah banyaknya tekanan dari negara lain.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menuturkan tidak hanya lembaga setingkat kementerian saja yang harus segera membelanjakan anggarannya, namun juga sampai tingkat pemerintah daerah bahkan desa.
Pihaknya meminta kepada setiap daerah yang telah mengesahkan APBD agar segera merealisasikan anggaran tersebut. Sehingga semakin banyak uang yang beredar, semakin tahan pula ekonomi Indonesia. Termasuk dari tekanan perang dagang Amerika-Tiongkok dan ancaman virus Korona yang akhir-akhir ini kian mengkhawatirkan.
“Kalau saja 1/3 dari anggaran pemerintah pusat dan bantuan anggaran daerah yang totalnya mencapai Rp 1.200 triliun dapat beredar pada semester awal, saya yakin kita cukup tangguh menghadapi tekanan ekonomi,” ujarnya ditemui di Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 di Holy Stadium Semarang (18/2/2020).
Selain itu dirinya meminta pemanfaatan dana tersebut dapat digunakan untul membantu sektor yang mengalami dampak langsung dari tekanan ekonomi. Seperti pariwisata. Pihaknya mengimbau agar rapat kerja dapat dilakukan di daerah wisata yang mendapat dampak langsung tekanan ekonomi. Seperti Bali dan Manado yang mengalami penurunan signifikan akibat dilarangnya turis Tiongkok masuk ke Indonesia.
“Kita harus gantikan pemasukan tersebut dari turis lokal. Maka dari itu saya dorong agar rapat kerja dapat dilakukan di daerah wisata terdapak tersebut,” lanjutnya.
Meskipun mendorong percepatan penyerapan, pihaknya tetap mengimbau agar pelaksanaan penggunaan anggaran dapat berlangsung secara efisien. Maka dari itu pihaknya secara bertahap mengumpulkan kepala daerah mulai dari tingkat Provinsi hingga desa se Indonesia untuk dapat menyamakan visi dan misi terkait pemanfaatan dana anggaran tersebut. Sehingga terjadi gerakan nasional yang dapat membuat sandaran penggunaan alokasi dana yang baik, transparan dan efisien.
“Saat ini saya berterimakasih kepada pemerintah Jawa Tengah yang pro aktif mengiatkan pemerintah kabupaten kota dan desa untuk ikut. Rencananya kami akan lakukan kegiatan semacam ini di berbagai provinsi lain dengan menurunkan jajaran eselon kami,” pungkasnya. (akm/bas)
Oleh Baskoro Septiadi 18 Februari 2020